MEDIANTANEWS
MAKALE, – DPRD ogah- ogahan alias tak fokus bahas ranperda perubahan status PDAM Tana Toraja menjadi Perumda Tirta Buisun. Diserahkan bersama ranperda RAPBD 2024 pekan lalu hingga kini masih belum dibicarakan untuk lanjutan pembahasannya.
Ranperda yang diajukan PDAM tersebut memang mengundang kontraversi. Mekanisme konsultasi publik tak dilewati sebelum diajukan ke DPRD.
Aktifis LSM di Toraja Yesaya Pamay menyatakan jika ranperda tersebut sebaiknya dikembalikan untuk dilakukan konsultasi publik.
Ia menilai PDAM mengabaikan peran publik untuk menerima dan mendapatkan masukan serta tanggapan terkait isi ranperda tersebut.
” Saya kira ini hal penting yang harus dilalui untuk melanjutkan pembahasan ranprrda itu, begitu banyak hal yang harus diketahui dan disepakati sebelum diajukan dari masyarakat , ingat mereka adalah pemegang saham terbesar selaku masyarakat pelanggan dari perumda itu, kenapa dan ada apa mereka tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam hal itu, jadi sebaiknya ranperda itu dikembalikan dulu, ” harap Yesaya.
Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja, Kristian HP Lambe menjelaskan jika memang ranperda tersebut belum dibahas. Masih banyak hal yang dicermati oleh fraksi sebelum dubahas lebih lanjut. Kristian dengan tegas mengatakan jika ada hal penting yang tidak terpenuhi dalam ranperda itu tentu pembahasannya tidak dilanjutkan.
” Belum dibahas lebih lanjut, kita masih terus cermati dan pelajari isinya, kita terimah untuk dubahas bukan berarti kita sudah pasti tetapkan, kalau ada yang tidak terpenuhi itu pasti kita tidak lanjutkan, ” jelas Kristian legislator fraksi Demokrat, Rabu 2 November.
Kemungkinan ranperda itu bakal tak jadi dilanjutkan, dewan justru akan fokus untuk membahas agenda tahapan ranperda RAPBD tahun 2024 yang harus tuntas dan ditetapkan ahir bulan ini.
( * / fred )
