MEDIANTANEWS
MAKALE, -Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Tana Toraja bakal kembali turun demo dengan gelombang massa yang besar jika tuntutan mereka tak terpenuhi. Mereka akan turun aksi dengan dengan sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda lainnya untuk kembali menyuarakan tuntutan kisruh mutasi dan pelantikan yang mereka anggap cacat prosedur dan sarat kejanggalan.
Ketua presedium PMKRI Tana Toraja Demianus yang juga jadi koordinator aksi, yang mereka gelar di kantor DPRD Senin 10 Maret 2025 merasa kecewa menyusul pembahasan tuntutan mereka terkesan tidak transparan malah tertutup dan diabaikan.
Pihaknya menduga ada yang mau ditutup-tutupi terkait proses mutasi dan pelantikan, makanya kata dia tuntutan untuk pembentukan pansus guna menindaklanjuti proses mutasi, sehingga mereka tak dilibatksn untuk ikut dalam rapat pimpinan DPRD dan pihak terkaut dsri pemkab, Senin 10 Maret 2025 kemarin.
” Kita tetap menghargai proses pembahasan aspirasi, tetapi jika aspirasi kami tak dihargai atau diabaikan, sangat wajar jika kami turun kembali dengan aksi gabungan, apa yang kami sampaikan dalam tuntutan kami, ini dan demi pemerintahan yang lebih baik kedepan, ” katanya.
Dia turut menyesalkan rapat yang hanya diikuti oleh pimpinan tanpa melibatkan para dewan lainnya yang turut menerima aspirasi mereka di kantor DPRD.
Meski sudah ada keputusan dari rapat tersebut namun jika pemkab tak serius menindaklanjutinya maka tak menutup kemungkinan mereka akan mendorong pansus guna menyelidiki masalah pelantikan dan mutasi oleh bupati sebelumnya.
” Kita berharap pimpinan betul – betul serius menyelesaikan masalah ini, jika jawaban dan sikap pemerintah daerah khususunya yang terkait dengan mutasi dan pelantikan terhadap rekomendasi tidak jelas makan kita akan dorong pansus supaya terang benderang masalahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepsda rakyat, ” tegas Semuel Eban leguslator Nasdem.
Salah satu rekomendasi rapat pimpinan DPRD dengan sekda, BKPSDM dan inspektorat yang dimaksud adalah adalah poin 2 yakni merekomendasikan kepada pemkab Tana Toraja untuk melakuksn evaluasi terhadap proaes mutasi secara keseluruhan yang dilakukan bupati lama dan evaluasi pertimangan oleh bupati yang baru untuk perbaikan jika terjadi hal yang dianggap keliru sebagaimana yang dalam bunyi surat keputusan. Sekalipun semua rekomendasi itu tetap diminta agar segera disikapi sebagainana mestinya, kata dia lagi.
Sebelumnya tuntutan dari aksi untuk meminta agar mutasi dan pelantikan ditinjau setelah diketahui adanya pejabat yang sydah pensiun bahkan sudah meninggal ikut dalam daftar mutasi serta beberapa lainnya mengalami demosi tanpa alasan dan pelanggaran dari mereka. Hal krusial lagi rupanya kebijakan dan keputusan itu tak diketahui DPRD karena tak ada tembusan kepada lembaga tersebut
( * / fred )
