MEDIANTANEWS
MAKALE, – Penghematan anggaran yang cukup ekstrim oleh pemerintah pusat disemua bidang kegiatan dan program, Pemkab Tana Toraja telah mempersiapkan berbagai skema kebijakan. Mulai dari penghematan penggunaan listrik hingga rencana pola kerja dari rumah ( Work From Home ) bagi ASN sudah dan siap untuk mereka hadapi.
Gaji dan tunjangan wajib serta hak para ASN sudah aman dan dipastikan tersedia dalam tahun anggaran 2025 ini. Pemkab saat ini masih tetap menerapkan lima hari kerja sambil menunggu aturan dan petunjuk lainnya.
Sekda Tana Toraja dr Rudhi Andilolo, Rabu 12 Pebruari 2025 di ruang kerjanya mengatakan kesiapan itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah diantisipasi dan diperkirakan akan terjadi.
Penghematan berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025 dan petunjuk skema kerja ASN yang akan dicanangkan BKN RI tiga hari kerja di kantor dan dua hari dari rumah atau dari tempat lain , kata dr Rudhy juga sudah dipikirkan.
Salah satu gerakan penghematan yang sudah dilakukan, melalui perintah bupati kepada inspektorat untuk mengawasi penggunaan listrik adalah memastikan listrik di kantor dimatikan pada ruang tidak dipakai khususnya di malam hari.
Menurut dr Rudhy, terkait skema kerja bagi PNS dan P3K untuk sementara mengingat para ASN masih bisa kerja normal ( 5 hari kerja ) pihaknya belum menerapkan rencana sistim kerja dari pemerintah pusat tersebut. Pemkab Tana Toraja masih tetap menerapkan lima hari kerja sambil menunggu petunjuk resmi dari pusat dan kebijakan bupati wakil bupati baru.
” Belum ada petunjuk resmi, kita juga masih menunggu kebijakan dari bupati dan wakil bupati baru, yang jelas pada prinsipnya penghematan anggaran dan kebijakan skema kerja pemkab sudah mempersiapkan kerangka kerja, yang jelas satu yang pasti gaji dan tunjangan wajib bagi ASN Tana Toraja sudah aman, soal sistim kerja itu kita menyesuaikan dengan kemampuan untuk penanganan sebagian program kerja berbasis digitalisasi yang kita miliki, ” jelasnya.
Kata dia lagi, seraya menunggu pemerintahan baru pihaknya masuh berencana melakukan penyelarasan anggaran sebelum dituangkan dalam DPA . Total anggaran yang akan dipangkas akibat penghematan itu sekira 50 milyar kurang lebih.
” Kita berharap semuanya berjalan baik dan normal khususnya kemampuan dan ekonomi didalam daerah tetap berjalan normal dan kita akan melakukan dan menggalang potensi PAD secara akuntabilitas,” katanya.
Ia berharap penghematan dan rencana skema kerja baru dari pemerintah itu, tidak menyurutkan semangat kerja para ASN tetapi menjadi pemicu dan tetap solid dalam menciptakan ide dan gagasan serta inovasi dalam mencapai target kerja.
( * / fred )
