MEDIANTANEWS
MAKALE, – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ( BPKPD ) Tana Toraja jadi bulan-bulanan mendapat sorotan gegara pajangan sosialisasi APBD 2025 lewat media dan baliho.
Foto Theofilus Allorerung – Zadrak Tombeq , bupati dan wakil bupati periode lalu masih tertera dalam sosialisasi APBD 2025 yang dilakukan oleh BPKPD. Tak jelas apa maksudnya , kenapa bukan foto bupati dan wakil bupati periode 2025 – 2030, Zadrak Tombeq – Erianto Laso Paundanan. Kesannya, jadi macam- macam.
Kontraversinya merebak hingga ke kalangan anggota DPRD Tana Toraja , dewan bahkan merasa dilecehkan dan akan memanggil untuk meminta penjelasan kepala BPKPD . Keputusan pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2020 – 2025 lalu dianggap tak berarti. Pengajuan pemberhentian bupati – wakil bupati diajukan melalui paripurna DPRD 16 Januari 2025 silam.
Apa pasal ‘ kegaduhan ‘ itu , menyusul gambar Theofilus Allorerung – Zadrak Tombeg bupati – wakil Tana Toraja periode 2020 – 2025 masih terlihat pada baliho di sejumlah titik termasuk di depan rujab wakil bupati .
Kalangan DPRD pun merasa terganggu dengan penayangan sosialisasi dan melontarkan pernyataan jika hal tersebut dianggapnya sebagai pelecehan lembaga.
Semuel Eban anggota fraksi Nasdem mengatakan periode bupati wakil bupati sebelumnya itu telah dibuatkan keputusan berupa pemberhentian dalam jabatannya, sekaligus sebagai tanda berahirnya masa jabatan Theo – Zadrak.
Ia dan beberapa rekannya akan berencana memanggl kepala BPKD meminta penjelasan terkait hal tersebut.
” Ini sudah ada bupati- wakil bupati baru periode 2025 – 2030, ini , ada apa ini, kesannya sangan mengganggu bahkan itu saya angfap pelecehan terhadap lembaga, ini bukan soal pribadi bupati- wakil bupati sebelumnya tetapi hal mestinya tak dibuat untuk jadi kontraversi dan seolah-olah keputusan kita tidak paham, maaf kesan pedasnya keputusan lembaga seolah-olah tidak ada apa-apanya, ” kesalnya kepada media ini Kamis 15 Mei 2025.
Kata dia lagi sosialisasi itu penting tetapi lihat dan dasari dengan pemahaman aturan sehingga tidak menimbulkan penafsiran macam- macam. Bupati dan wakil bupati sebelum menurutnya itu harus dihargai karya dan pengabdiannya.
” Kan tidak mesti ada sosialisasi APBD harus ada gambar bupati atau wakil bupati dalam tampilan penayangannya baik di media online mauoun di baliho, ” ungkap Semuel.
Tanggapan yang sama juga dilontarkan Agustinus Patinggi ketua Komisi 3 dari fraksi Golkar. Dia justru mengangap dari gambar sosialisasi jika bupati – wakil bupati baru ( Zadrak – Erianto ) belum ada, padahal sudah dilantik dan APBD 2025 adalah salah satu tanggungjawabnya.
Kepala BPKPD Micha Lempang bersikukuh menanggapi hal itu dengan mengatakan tampilan desain gambar pada baliho maupun yang ada di media sudah benar dan tidak perlu dikoreksi.
” Mereka itu tidak tahu perda APBD 2025 itu ditetapkan ahir November 2024, bupati dan wakil bupati adalah Theofilus Allorerung – Zadrak Tombeq saat itu dan mestinya sosialisasi itu bulan Januari 2025 lalu, memang terlambat dan baru beberapa hari kita sosialisasikan, ” jelasnya.
( * / fred )
