Tana Toraja Jadi Kabupaen Inklusif Pertama di Indonesia

Bagikan:

MEDIANTANEWS

MAKALE, – Tana Toraja jadi kabupaten pertama di Indonesia yang punya peraturan tentang kabupaten Inklusif dan Pelindungan Disabilitas. Daerah tujuan wisata unggulan itu akan menjadi kabupaten dengan pemerintahan ramah dengan penyandang disabilitas serta kelompok rentan sosial lainnya.

Hak dan kewajiban para disabilitas bersama warga rentan lainnya akan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku . Pemda akan bertanggungjawab menyediakan kebutuhan mereka termasuk penganggaran pada unit kerja yang berkaitan dengan dan program dan hal – hal inklusif lainnya.

Wabup Tana Toraja , Zadrak Tombeq dalam sambutannya mengatakan dengan adanya perda tersebut pemda dan DPRD, LSM, pihak terkait lainnya akan menjalin kerjasama dan kemitraan bagi pelayanan seluruh warga masyarakat khususnya disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Program Officer kegiatan program inklusi Yayasan Eran Sangbure Mayang ( YESMa ) Lenynda Tondok mengatakan DPRD Tana Toraja, Rabu 18 Oktober telah menetapkan perda kabupaten Inklusif dan pelindungan disabilitas dalam rapat paripurna.

Lenynda juga mewakili Yayasan BaKTI Makasar sebagai mitra program inklusi menyampaikan apresiasi dan ucapan terimahkasih kepada stokheholder khususnya pimpinan DPRD dan pemda Tana Toraja atas upayanya sehingga perda tersebut bisa ditetapkan.

” Ini kemajuan besar dalam memberikan pelayanan perhatian kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya, apresiasi kami dari YESMa dan BaKTI Makasar atas ditetapkannya perda hari ini, dan Tana Toraja jadi kabupaten pertama memiliki perda Inklusif dan pelindungan Disabilitas ” kata Lenynda usai mengikuti paripurna DPRD, Rabu 18 Oktober.

Ia berharap, pemda segera mengeluarkan peraturan bupati dan dukungan dari OPD terkait dan unit kerja baik program maupun anggaran dalam pelaksanaan perda tersebut .

Program Inklusi merupakan kerjasama pemerintah Indonesia – Australia yang dilaksanakan YESMa di Tana Toraja yang menggandeng pihak pemda, DPRD, Media / Jurnalis dan kelompok konstituen. Salah programnya adalah mendorong DPRD untuk menginisiasi perda inklusif melalui hak inisiatif dan hasilnya terwujud.

(* / fred )


Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses