MEDIANTANEWS
MAKALE, – Diproses asal – asalan dan juga terkesan dipaksakan, rancangan peraturan daerah ( ranperda) Perumda Tirta Buisun tentang perubahan nama PDAM Tana Toraja menjadi Perusahaan Umum Daerah ( Perumda) Tana Toraja diserahkan ke DPRD tanpa melalui konsultasi publik.
Penyerahan ranperda yang diserahkan Rabu 18 Oktober dalam paripurna DPRD Tana Toraja akan menjadi ranperda yang bersamaan akan dibahas dengan ranperda tentang APBD 2024.
Tak begitu jelas apa musababnya sehingga salahsatu tahapan penting dan perlu untuk dilalui dalam penyusunan ranperda yakni konsultasi publik. Padahal tahapan tersebut menjadi ruang untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan seharusnya itu dilakukan sebelum ranperda tersebut diserahkan ke DPRD.
Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja mengakui jika tahapan konsultasi publik wajib dilakukan terhadap ranperda tersebut karena terkait pelayanan serta hak dan kewajiban pelanggan.
Pembahasan ranperda tersebut bakal terkatung – katung, karena pihak dewan akan memunta penjelasan terkait tak dilakukannya konsultasi publik tersebut. Layaknya ranperda sebelumnya yang mengatur hak dan kewajiban publik konsultasi publik wajib dilakukan.
” Kalau tidak dilakukan kita akan kembalikan untuk buat konsultasi publik , ranperda ini butuh konsultasi publik ” tegas Kristian HP Lambe legislator partai Demokrat Kamis 19 Oktober.
Untuk sekedar diketahui saja anggaran pembahasan satu buah ranperda oleh DPRD Tana Toraja rata – rata menghabiskan anggaran antara 200 – 300 juta rupiah.
Sementara Frans Mangguali direktur PDAM yang dihubungi ,Kamis 19 Oktober untuk konfirmasi hal itu tak berhasil melalui sambungan nomor WA miliknya tak berhasil meski tersambung namun tidak diangkatnya.
( * / fred )
