MEDIANTANEWS
MAKALE, – 30 anggota DPRD Tana Toraja menyepakati persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB) Toraja Barat . Rapat Paripurna rencananya di gelar hari ini Senin 23 September 2024 jadi akan mengagendakan hal itu sekaligus sebagai rapat sesi ahir sisa waktu masa bhakti mereka 2019- 2024 . Agenda ‘injury time’ bakal jadi catatan sejarah untuk proses perjuangan terbentuknya DOB Toraja Barat.
Jadi bakal paripurna yang dramatis karena selain jadi forum jelang ‘farewell’ perpisahan antara yang terpilih dengan yang gagal, juga persetujuan DOB Toraja Barat ‘disusupi’ kepentingan politik. Percepatan dan terwujudnya DOB itu. Sebab jika itu terwujud, sebagian dari mereka akan duduk dan terpilih kembali baik di Tana Toraja maupun di DOB Toraja Barat .
Proses pembentukan untuk pemekaran Tana Toraja dengan membentuk DOB Toraja Barat sudah sejak dilakukan. Perjuangannya sudah bergulir dan dubucarakan di tingkat DPR RI. Kesepakatan DPRD itu adalah salahsatu syarat yang harus di penuhi. Kabar terbaru pembahasan DOB baru akan dibahas tahun depan dan DOB Toraja Barat berpotensi jadi salahsatu nominasi untuk dibahas.
” Kalau soal itu saya tidak tahu, persetujuan DOB Toraja Barat kita agendakan sebagai bukti tekad dan kemauan DPRD untuk terbentuk DOB Toraja Barat yang tujuannya untuk pendekatan dan percepatan pembangunan di Toraja barat nantinya, jadi ini dukungan politik sekaligus dukungan administratif, ” jelas Kristian HP Lambe ketua Bapenperda , Minggu 22 September 2024.
Agenda yang kedua dalam paripurna itu adalah penjelasan Nota Keuangan dari pemerintah tentang Ranperda APBD 2025.
Pelantikan DPRD Tana Toraja periode 2024 – 2029 akan dilaksanakan , Kamis 26 September 2024 sehari setelah satu paripurna lagi .
Paripurna yang terahir akan mereka mereka gelar yakni , Rabu 25 September 2024 untuk pembahasan dan pengesahan ranperda RTRW sekaligus ajang perpisahan ujung dari seluruh rangkaian tugas anggota DPRD periode 2019 – 20224.
” Jadi paripurna itu sekaligus jadi tempat perpisahan anggota DPRD , akan dikemas seperti itu tanpa mengurangi kebiasan resmi dalam paripurna DPRD, ” jelasnya lagi.
( * / fred )
