MEDIANTANEWS
MAKALE, – Ada apa dibalik paripurna DPRD yang deadlock dalam agenda penyerahan nota keuangan dan Ranperda APBD 2026, Kamis 27 November 2025. Sudah tahu waktu kian mepet batas ahir pembahasan RAPBD tinggal satu dua hari, tapi malah mereka tolak untuk dilanjutkan.
Deadlock itu diduga aksi yang sengaja dibuat bukan untuk sekedar karena alasan kepentingan pembahasan serta mekanisme tetapi sarat dengan makna politis. Aksi mereka membuat pembahasan RAPBD 2026 molor dan mogok. Dewan tak mau meloloskan angka anggaran siluman dan nilai anggarannya mereka tidak ketahui.
Mereka ternyata ingin menunjukkan jika duduk jadi dewan bukan sekedar terpilih tetapi karena memang punya kemampuan, apalagi sampai kesannya mau dimain – maini dan dipandang enteng.
Aksi deadlock itu juga sekaligus cara menyampaikan kekecewaan dan kecurigaan mereka kepada bupati atas kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD 2026
Drama permainan politik mereka mulai terbongkar . Indept Investigasi ( investigasi mendalam ) oleh tim media ini menemukan dan memperoleh bocoran jika hal itu mereka lakukan pula sebagai aksi balasan terhadap TPAD yang tidak taat dan disiplin dalam penyusunan serta proses pengaggaran. Jadi kesimpulannya ada dugaan rapat berhenti dan sengaja dibuat demikian. ‘ Drama ‘ pembahasan RAPBD belum jelas apakah bisa menyekesaikan dan menormalkan hubungan DPRD dengan Pemerintah daerah ( TAPD ), kita tunggu saja.
Sebagaian kalangan dewan menilai, pihak TAPD yang didalangi Kepala Badan Pengelaan Keuanga Daerah Micha Lempang atas ulahnnya kerap merubah angka dan nilai anggaran serta perencanaan biaya yang tidak sesuai kebutuhan dan kenyataan . Sakah contoh soal gaji , setelah ditelisik dewan , ada selisih anggaran hingga puluhan milyar, dianggaran 500 mikyar padahal setelah dihitung di Banggar DPRD hanya 400 – an milyar lebih.
Parahnya lagi kata salah seorang legislator, TAPD sengaja mengulur waktu hingga jelang batas ahir pembahasan untuk menghindari dokumen RAPBD diteliti cermat DPRD baik di komisi, Banggar maupun fraksi. Seolah- olah dibuat tidak siap, sehari sebelum pembahasan dokumennya belum diserahkan ke dewan.
Sejumlah kalangan DPRD menyatakan , jika hal itu sengaja dilakukan untuk menghentikan pembahasan sebelum angka dan nilai anggaran termasuk penjabaran dalam RABPB tetap seperti dengan yang telah disepakati saat pembahasan KUA – PPAS.
” Apa yang terjadi dalam.paripurnan ini semestinya tidak terjadi harus tetap dilanjutkan untuk dibahas apakah disetujui untuk dilanjutkan atau bagaimana tapi pesan yang kami ingin tunjukkan adalah kami tidak mau lagi ada pergeseran anggaran dan perubahan tanpa seoetahuan dari DPRD, dan kami ingin tunjukkan di hadapan bupati bahwa kinerja BPKD ini tidak becus, wajtu semakin mepet dokumen RAPBD belum diserahkan dengan berbagai alasan, dan buktinya setelah dokumennya diteliti Banggar ada lagi perubahan , dan berbagai masalah lagi, ” ungkap salah seorang dewan yang namanya diminta untuk tak ditulis .
Dia menambahkan coba dengar pernyataan salah seorang dewan yang mengungkap serta memberikan tekanann kepada TAPD untuk hati- hati dalam penyusunan RAPBD. Bahkan dalam perjalanan APBD tahun 2025 sydah beberapa dirubah dengan SK parsial tanpa diketahui DPRD.
Jadi molor dan waktu jadi mepet untuk bahas RAPBD karena ulah TAPD. Dewan kecewa karena terkesan tak dihargai lain yang dibahas lain yang ditetapkan dan puncak kecurigaan mereka, sebelum nota keuangan dan RAPBD di bahas mereka minta Banggar DPRD teliti kembali apakan sudah sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya.
Agenda lanjutan pembahasan RAPBD hingga sore Kamis 27 November 2025 kemarin belum ada tanda- tanda , padahal saat rapat diskors , rapatnya akan kembali dilanjutkan.
Lima fraksi di DPRD , Golkar, Nasdem, PDIP, Demokrat dan fraksi gabungan sepakat menolak rapat dilanjutkan, hanya fraksi Gerindra yang setuju untuk dilanjutkan. Rapat dipimpin ketua DPRD Drs Kendekrante.
Saat mereka melontarkan peryataan lewat interupsi dalam paripurna kemarin selain meminta agar rapatnya diskor juga sekaligus dimanfaatkan jadi ajang untuk menyampaikan unek- unek mereka, curhatan kegalauan serta kecewaan mereka karena rapat itu dihadiri bupati Zadrak Tombeg.
Bahkan tak pelak ada yang mengadukan para pejabat pimpinan OPD yang tak tahu tugas dan tupoksi serta kegiatan penyuluh yang malas ke lapangan .
Data dalam laporan investigasi ini diperoleh dari beberapa sumber sesaat setelah sidang paripurna itu disetop sementara dan langsung dioleh redaksi media ini .
( tim redaksi )
