MEDIANTANEWS
Zadrak Tombeg – Erianto Laso’ Paundanan tinggal menunggu hari pelantikan selaku bupati – wakil bupati Tana Toraja periode 2025- 2030, Tantangan krusial kebijakan efisiensi besar- besaran disemua bidang akan menghadang awali kepemimpinannya,bagaimana menghadapi hal tersebut, berikut wawancara jurnalis MEDIANTANEWS dengan Dr Junus Sirante M.Si mantan Kepala Bappeda Tana Toraja.
Hadapi masa sulit dengan berbagai kebijakan efisiensi ( Inpres No 1 / 2025 ) akan mengawali periode bupati dan wakil bupati yang baru, seperti apa pandangan anda ?
– Semua daerah akan berimbas dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini, namun bagi saya program prioritas harus tetap jalan seperti yang ada didalam RPJMD berdasarkan visi dan misi bupati wakilnya , itu harus diterapkan melalui Renja di OPD dan RKPD kabupaten setiap tahun untuk lima tahun kedepan, harus ada komitmen bersama dalam mendukung dan menyelaraskan visi misi didalam aplikasi APBD melalui RKA dan DPA , efisiensinya bukan soal program, ini adalah anggaran, yang mana prioritas itu yang harus dikerjakan tentu dengan pendekatan penghematan, tidak bisa dihindari ini harus dihadapi bersama. Pangkas anggaran yang belum penting berdasarkan pendekatan kebutuhan yang mendesak.
Lalu apa yang kira – kira menjadi prioritas, tentu selama bertahun jadi kepala bapeda apa utama dari visi- misi bupati dan wakilnya ?
– Saya cukup lama di Bappeda, 13 tahun kurang lebih, saya tidak begitu banyak mendalami visi – misi bupati dan wakilnya untuk periode 2025- 2030, namun untuk target mungkin yang harus dipenuhi adalah OPD harus komitmen pada Indikator Target Kinerja Kunci yang mendukung kinerja Utama bupati diantaranya target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan penganggursn, IPM, dan soal kesenjangan lalu bagaimana mendukung dan mencapai janji bupati dan wakilnya, dan tentu tentu soal kesejahteraan rakyat termasuk ASN, semua ini harus tertuang jelas dan transparan sebagai target dan tolak ukur pencapaian program.
Selanjutnya, guna mencapai harapan dari target itu , apa kira – kira yang akan dilakukan ?
– Referensi saya untuk melaksanakan pembangunanan berkelanjutan memang harus dan memaksa Pemda untuk lakukan penyelarasan dengan program Prabowo – Gibran ( presiden dan wakil presiden ) melalui program strategis pemerintah pusat, harapan kita APBD Tana Toraja pada tahun 2030 nanti minimal sudah berada di angka 1, 5 T artinya itu harus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode ini , capaian ini bisa terwujud tentu melalui penyelarasan program daerah berbasis potensi sesuai konteks budaya, geografi, SDA dan SDM yang lagi- lagi harus selaras dengan program pemprov dan nasional.
Harapan kita masih sangat besar dari bantuan pemerintah pusat, kira- kira untuk mengatasi hal ini bagaimana ?
– Tidak perlu kita terlalu cemas dengan kebijakan efisiensi, rata- rata daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pusat baik itu DAU, DAK , Dana Bagi Hasil dan sebagainya, kita tetap berharap Visi – Misi bupati ini tetap terwujud dan oleh karena itu salahsatu yang harus diperkuat adalah jejaring dan koneksi ke kementrian baik jalur politik, birokrat maupun akademisi, daerah ini tidak bisa hanya dipikirkan oleh bupati dan wakilnya, 33 OPD dan 30 anggota DPRD, tetap harus membangun jejaring kepada kementrian teknis dengan OPD terkait dalam rangka mendukung sumber dukungan pendapatan daerah khususnya dari bidang pariwisata dan pettanian serta potensi yang ada rentunya.
Membangun Jejaring itu seperti apa yang harus dilakukan ?
– Jalur jejaring kan itu sudah jelas diatas, jejaring yang juga harus dijalankan adalah menggalang serta pelibatan diaspora dari berbagai latarbelakang dan keahlian dan kedudukannya, ini sangat penting dzn mutlak harus dilakukan dan ini juga menjadi potensi dukungan yang membuat kita bisa optimis perjalanan program daerah bisa berjalan cepat karena akumulasi dukungan semua pihak.
Terahir apa yang menjadi harapan dan pesannya, ?
– Program awal dan mendesak tentu memang ada beban berat karena kebijakan efisiensi disegala bidang dan ruang kerja, program dasar melalui gerakan aksi dan inovasi harus tetap jalan khususnya yang bersentuhan langsung dengan rakyat, pendidikan dan kesehatan harus jalan, optimalisasi dan akuntabilitas sumber PAD harus disiplin tidak kebocoran, tempatkan pejabat dan ASN dengan tepat dan visioner , punya dedikasi dan kemampuan di bidangnnya
( * / fred )
