MEDIANTANEWS
MAKALE, – Desakan untuk pencopotan Micha Lempang kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ( BPKPD ) Tana Toraja semakin menyeruak. Gerakan tambahan yang sering dilakukan mengundang reaksi negatif dari berbagai kalangan.
Tengok saja dua agenda penting di DPRD terkait pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban bupati tahun 2024 dia abaikan untuk tidak hadir, sangat berbeda dengan rekannya pimpinan OPD lain tetap mematuhi undangan mereka.
Micha dinilai kerab melakukan tindakan yang tidak selayaknya sebagai pejabat pimpinan OPD buktinya dia pernah diadukan ke Sekda Tana Toraja beberapa waktu lalu karena dinilai bertindak tidak adil dan berlaku diskriminatif
Tak hanya dari kalangan aktifis, desas – desus desakan pencopotannya juga dari sejumlah kalangan legislator di DPRD Tana Toraja . Sikapnya kadang mengundang reaksi negatif kalangan anggota DPRD. Kesan dari beberapa anggota dewan kadang yang bersangkutan dinilai tak serius, kebiasaanya datang rapat tapi malah banyak diluar merokok seolah tak menghargai pertemuan.
Micha sendiri terahir di dua agenda penting di DPRD, yakni rapat paripuna laporan Pansus LkPJ bupati Senin 19 Mei 2025 dan Paripurna DPRD pengesahannya pada Selasa 20 Mei 2025 tak kelihatan batang hidungnya, padahal dua rapat tersebut semestinya dia harus hadir karena lebih banyak muatannya bersentuhan langsung dengan OOD yang ia pimpin . Tak jelas apa musababnya ia tak hadir.
Sebelumnya seperti dikutip dari berita Pedoman Media edisi bulan lalu , Micha diadukan ke sekda oleh salah seorang aktifis lantaran sikapnya dinilai diskriminatif dengan mempersulit pengurusan dokumen pajak salah seorang warga di Makale, Media Pedoman menayangkan judul ‘ Bupati Tator Diminta Copot Kepala Bapenda’ .
Sekarang sorotan datang lagi, kini dilontarkan Rasid Mappadang aktifis LSM Toraja yang kerap bersuara lantang dan kritis terhadap pelayanan dan kinerja pejabat di Toraja. Dia kristis menyayangkan kegiatan sosialisasi APBD 2025 yang dianggapnya sangat kontraversi dan tidak.maksimal.
Rasyd mengatakan keteledoran pihak BPKPD yang tidak profesional dalam melakukan sosialisasi dibuktikan penurunan dan pencabutan penayangan gambar dan baliho di beberapa tempat tanpa alasan yang jelas.
Sebelum diturunkan , memang penayangan gambar sosialisasi APBD 2025 mengundang banyak sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan foto bupati dan wakilnya kenapa bukan gambar Zadrak – Erianto bupati wakilnya sekarang ( periode 2025 – 2030 ).
Kemungkinan kata Rasyid pencabutan gambar tersebut dipicu oleh penampakan gambar bupati dan wakil periode lalu , Theofilus Allorerung – Zadrak Tombeg pada sosialisasi APBD 2025 yang semestinya tidak perlu lagi karena keduanya telah selesai masa baktinya.
” Kan biasa sosialisasi mestinya maksimal dengan penayangan yang agak lama waktunya kok hanya beberapa saja, ada apa , ini semua , jadi memang semestinya yang bersangkutan harus segera dievaluasi untuk diganti, apalagi tindakannya kadang berlebuhan yang tidak semestinya dilakukan oleh pejabat pimpinan OPD, ” kata Rasyid.
Dari sejumlah kalangan anggota DPRD, gegara sikapnya kadang menimbulkan penilaian negatif dari mereka, bocoran yang diperoleh dari sumber di kantor DPRD, sudah ada yang minta agar kepala BPKPD itu segera dievaluasi untuk diganti.
Terkait hal tersebut Micha Lempang yang berusaha dikonfirmasi melalui sambungan nomor WhatsApp miliknya tak mendapat respon meski dalam keadaan aktif.
( * / fred )
