MEDIANTANEWS
MAKALE, – Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tana Toraja diminta untuk transparan membuka dan mengungkap hasil pengaduan sejumlah ASN gegara mutasi . Pun dengan pihak DPRD agar mengambil sikap dengam memanggil BKPSDM dan pejabat terkait untuk dimintai penjelasan. Apa pun hasilnya agar bisa dijelaskan.
Tersiar kabar jika rekomendasi terhadap hasil pengaduan tersebut dari BKN RI sudah ada . BKN RI merekomendasikan untuk sejumlah pejabat yang terkena demosi atau penurunan jabatan agar dipulihkan untuk dikembalikan ke posisinya kembali. Ada tujuh pejabat yang berdampak demosi setidaknya dipulihkan untuk dan demi tegaknya aturan terkait ASN.
Kabar ini begitu ditanyakan ke pihak BKPSDM pimpinannya bungkam dan tak mau berkomentar banyak. Informasi kejelasan dan seperti apa hasil pengaduan tersebut kini jadi buntu.
Ada kesan hasilnya dilacihkan alias disimpan untuk tidak disikapi, padahal dampaknya bisa fatal. Mutasi kedepan bisa jadi terhalang jika masalah itu tidak dituntaskan dan disikapi oleh pemerintah daerah.
” Saya hanya Plt, soal itu menurut saya belum dan tak bisa saya menjawabnya, ” ujar Damoris Sembiring plt kepala BKPSDM Tana Toraja , Minggu 27 Juli 2025 .
Natalia Batara salah seorang pengadu dalam mutasi tersebut berharap pihak pemkab melalui BKPSDM untuk terbuka menjelaskan perkembangan atau hasil pengaduan mereka.
Selain ke BKN RI, Kemendgari dan Gubernur Sulsel termasuk ke Ombudsman Sulsel, pengaduan hasil dan proses mutasi yang dilakukan bupati Theofilus Allorerung 19 Pebruari 2025 sehari sebelum periodenya berahir kini terus berproses.
Hasil dari Ombudsman dalam waktu dekat juga akan segera keluar. Proses mutasi diadukan atas dugaan tak prosedural dan sarat dengan berbagai kesalahan administrasi.
Para pengadu berharap pula agar DPRD Tana Toraja tidak berdiam diri segera menggunakan dan menjalankan roda fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak BKSDM untuk memberikan penjelasaan.
” Ini penting untuk disikapi, agar wibawa pemerintahan tetap terjaga, wibawa dan marwah aturan terkait ASN juga harus dijaga, jadi kami berharap untuk diberikan penjelasan melalui perhatian dari pihak DPRD atas hasil pengaduan kami dari BKN RI, ” harap Natalia.
( * / fred )
