MEDIANTANEWS
MAKALE, – Hujan interupsi warnai pembahasaan paripurna DPRD penyerahan nota keuangan RAPBD tahun 2026. Rapat molor dan disetop sementara minta dokumennya diselesaikan dulu di Badan Anggaran dan mekanisme di DPRD sebelum ditetapkan. Rapat jadi deadlok, dewan tak setuju rapatnya dilanjutkan.
Lima fraksi, Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat dan fraksi perak setuju rapat diskors , hanya Gerindra yang minta dilanjutkan . Semua wakil dari fransi dan anggota dewan angkat bicara beruntun lakukan interupsi minta bicara. Pernyataan wakil fraksi Gerindra dikeroyok ditolak untuk tetap melanjutkan rapat.
Rapat dipimpin ketua DPRD Drs Kendekrante, dihadiri bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg
Situasinya agak memanas lantaran semua waki daril fraksi menghendaki rapat diskor hanya fraksi Gerindra yang minta rapat tetap dilanjutkan.
Fraksi partai Gerindra dikeroyok habis lantaran pernyataanya yang justru kontraversi dengan proses tahapan pembahasan RAPBD .
Semua fraksi menyatakan adanya keterlambatan lantaran proses penyerahan dari TPAD yang mandek , hanya fraksi partai pimpinan Zadrak Tombeg ( Ketua DPC Gerindra Tana Toraja ) yang tak hanya melihat proses sudah berjalan sesuai mekanisme tetapi malah menuding jika pembahasan molor akibat proses penjadwalan yang tak berjalan sesuai mekaniame.
Interupsi para anggota dewan tak hanya menyoroti soal keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD namun sejumlah permasalahan yang sedang dan terjadi di masyarakan jadi materi tanggapan dan sorotdan para legislator.
Persoalan terhadapan program tranmigrasi, tranparansi anggaran, program pertanian serta masalah dan gejolak krisis ekonomi di tengah masyarakat.
Malah seperti yang diungkapkan Randan Sampetoding legislator partai Golkal, program pemerintah Makan Bergisi Gratis sudah mulai memicu kelangkaan kebutuhan sembako harga. Harga kebutuhan pokok sudah mulai metangkak naik, bahkan mulai hilang di pasaran .
Ia menegaskan khusus soal rencana dan program transmigrasi dari pemerintah pusat di Tana Toraja minta agar itu ditolak kecuali rencananya untuk memindahkan warga yang berdampak musibah atau bencana yzng sudah tidak punys lahan untuk ditinggali.
” Program MBG ini sebenarnya Tan Toraja belum siap, tolong ini jadi perhatian, berimut penggunaan anggaran yang tidak sepengetahuan DPRD, hati – hati soal ini, alat pertanian yang tidak dibagikan, penyuluh pertanian yang tidak bertugas iini semua masalah, soal proses pembahasan harus ditempuh dengan mekanisme yang tepat, jangan asal setuju , ” tegas Randan di sela- sel rapat itu, Kamis 27 November 2025.
Pun yang disampaikan Ikal Peterson dari fraksi PDIP, selain menyoroti leletnya penyerahan dokumen RAPBD juga ia minta agar program prioritan yang dibutuhkan rakyat jadi perhatian. Bantuan alat pertanian itu penting selain sarana dan prasarana vital lainnya.
Sementara Medi Pawarrang dari fraksi Demokrat penundaan rapat itu karena DPRD mau pembahasan lebih teliti, tidak sekedar adal setuju, semua proses perencanan pengangaran wajib diketahui dengan jelas.
Pembahasan RAPBD itu bakal molor dan terancam bisa tak tuntas lantaran waktu, kecuali dibahas marathon , siang dan malam hingga batas ahir pembahasan 30 November 2025 mendatang.
( Bala / redaksi )
