MEDIANTANEWS
MAKALE, – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja mendesak pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja untuk segera menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait polemik mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tana Toraja.
Untuk DPRD PMKRI berharap untuk segera memanggil BKPSDM untuk dimintai penjelasan.
PMKRI juga minta agar BKPSDM untuk terbuka dan jangan justru menambah dan memperkeruh masalah, sebab bukan tidak mungkin BKN akan turun untuk lakukan evaluasi.
Polemik yang menyeret nama Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, yang telah melakukan tindakan maladministrasi dalam proses mutasi ASN dinilai PMKRI Cabang Toraja sebagai hal yang krusial untuk segerah diselesaiakan demi menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tegas Ketua PMKRI Cabang Toraja Imanuel dalam pernyataan resminya via rilus yang dikirim ke redaksi , Selasa 29 Juli 2025.
PMKRI juga menambahkan bahwa kasus ini bukan pertama kali disuarakan oleh pihaknya. Aktivis PMKRI sebelumnya telah menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, baik melalui media maupun aksi demonstrasi.
“Kami sudah beberapa kali menyuarakan masalah ini, namun sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ungkap Imanuel.
PMKRI mendesak agar BKPSDM segera merespons dan mengambil langkah sesuai dengan arahan BKN serta rekomendasi yang akan atau telah dikeluarkan oleh Kemendagri.
Mereka juga mengingatkan agar kasus ini tidak dianggap sepele karena menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
PMKRI Juga memohon DPRD Tana Toraja untuk memanggil BKPSDM dan pihak terkait untuk dimintai penjelasan dan jika perlu dibuatkan panitia khusus (Pansus )
( rilis / redaksi )
