MEDIANTANEWS
RANTEPAO, – Jelang mutasi di lingkup Pemkab Toraja Utara, sejumlah pejabatnya mulai tak tenang. Mereka ketar – ketir takut ditendang dari posisinya lantaran sikapnya yang diketahui ikut bermain di pilkada.
Jauh hari sebelumnya bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong sudah memberi tekanan jika dia bukan pejabat ‘ ice cream ‘ yang bisa didekati dengan cara menjilat untuk dapatkan jabatan. Mutasi perdana kabinet Dedi – Andrew bakal segera dugelar dalam waktu dekat ini.
Kabar berseliweran, ada ‘ daftar dosa’ ASN yang tak netral, malah disebut lantang berpihak berada di rival pasangan Dedi – Andrew ( Bupati wakil bupati ) di pilkada lalu, jadi mereka bisa jadi tersengikir dan terpental dari jabatannya. Sebagian dari mereka adalah eselon dua dan tiga.
Bukti itu diperkuat dan diketahui Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, beberapa waktu lalu ia melontarkan pernyataan ke media jika ia dan pasangannya Andrew Branch Silambi tak didukung sebagian pejabat dan keluarganya di pilkada lalu, banyak mereka yang tak netral.
” Banyak pejabat yang tak mendukung kami, ” singkat Dedy sapaan Frederik yang juga ketua DPC Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Meski begitu kepada awak media Dedy mengatakan jika ia tetap akan mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan para pejabat untuk ia dudukkan di semua tingkatan jabatan eselon.
Tapi bagi beberapa kalangan baik politisi maupun penggiat pengamat sosial kebijakan publik dan warga biasa berpendapat lain, jika pertimbangan politik bupati dan wakilnya akan menjadi kesimpulan ahir penentuan pejabat di lingkup pemkab Toraja Utara yang digadang-gadang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Dari politisi gaek pentolan partai Gerindra Stef Mangatta yang juga anggota fraksi Gerindra di DPRD Toraja Utara mengatakan proses mutasi tersebut bisa dikendalikan dengan baik oleh Frederik V Palimbong selaku bupati.
Satu periode jadi wakil bupati , Dedi sudah pengalaman kuat di bidang organisasi baik ormas, Gereja dan lembaga sosial serta olah raga sudah jadi modal kuat dalam.memilih dan menentukan pejabat, meski begitu tentu pertimbangan politik pasti juga akan ia gunakan.
” Kemampuan SDM dan profesionalitas pejabat di pemkab bupati sudah tahu, kemampuan bupati kita sudah cukup mumpuni untuk itu, mutasi itu hak dan kekuasaan bupati, termasuk dalam menggunakan pertimbangan lain , kalau pun itu pertimbangan politik kenapa tidak, dan yang kita pastikan dan harapjan prosesnya sesuai dengan aturan, ” harapnya.
Dan dari beberapa bocoran yang diperoleh redaksi, terdapat sejumlah pejabat eselon II dan III akan mengalami pergeseran, bahkan ada yang mungkin tinggal duduk jadi staf ahli.
Satu yang pasti pergeseran dan mutasi ini , dipastikan tak ada yang akan non job maupun didemosi kecuali ada catatan pelanggaran yang tak bisa ditolelir.
( mg1 / fred )
