MEDIANTANEWS
MAKALE, – Netralitas ASN hingga aparat pemerintahan pada semua tingkatan di Tana Toraja dan Toraja Utara diragukan. Intimidasi dan praktek menakuti- nakuti pemilih jadi momok yang bakal mencederai perhelatan pemilu , 14 Pebruari 2024 di daerah itu. Ada kecurigaan para pejabat, kepala sekolah hingga aparat pemerintahan disemua tingkatan diterjunkan dan dikerahkan paksa memfasilitasi dan memenangkan oknum caleg tertentu.
Bawaslu di dua daerah ini diminta waspada dan bertindak tegas terhadap praktek busuk dan penodaan terhadap berlangsungnya yang demokratis.
Dari sejumlah sumber menyebutkan, modusnya, mereka jadi alat suruhan penguasa untuk memenangkan jagoannya pada pileg mendatang. Tak ubahnya jadi tim sukses dan terlibat praktek politik praktis yang jadi larangan mereka. Memang dugaan itu bisa saja terjadi , bupati Toraja Utara dan TanzToraja punya kepentingan kuat di pileg, istri dan anak maju caleg.
Mereka menggalang dukungan dengan menakut- nakuti pemilih untuk tak diberikan bantuan, serta pelayanan pemerintahan jika tidak memilih oknum caleg yang mereka minta untuk dipilih. Mereka memfasilitasi dan bekerja untuk memenangkan oknum caleg tertentu
Praktek itu mulai berlangsung di beberapa wilayah baik di Tana Toraja dan Toraja Utara jelang beberapa hari pencoblosan dilakukan di pemilu yang tidak lama lagi. Tak hanya pejabat , P3K dan aparat tingkat Lembang dan kelurahan dicurigai ikut terlibat.
Wakil bupati Toraja Utara Frederik Victor Palombong mengatakan
keterlibatan dan pelibatan oknum ASN sudah lama diperbincangkan. Peran Bawaslu untuk segera cari tahu dan melakukan upaya tanggap cegah segera dilakukan
” Sudah jelas aturan ASN tidak berpolitik praktis apalagi ikut mendata pendukung seperti tim sukses. Tapi saya tidak tahu apakah ada bukti pelanggaran dan diproses. Ini tugas penyelenggara dalam hal ini Bawaslu untuk mengawasi dan menindak pelanggaran,” katanya Minggu 21 Januari 2024.
Politisi partai Golkar yang juga anggota DPRD Sulsel, John Rende Mangontan berharap praktek curang, intimidasi dan menakut- nakuti pemilih tidak boleh terjadi. Apalagi kata dia, kalau sampai ada yang terlibat itu dilarang .
” ASN dan aparat pemerintahan lainnya untuk tidak terlibat politik praktis, jangan menakut- nakuti pemilih, pemilu harus berlangsung jujur adil dan demokratis, untuk mencegah semua ini Bawaslu segera bertindak dan mengambil langkah tepat serta penindakan sesuai dengan aturan, ” harapnya.
Komisioner Bawaslu Tana Toraja , Theofilus Limongan meminta agar semua pihak ikut terlibat dalam sistim pengawasan partisipatif untuk melaporkan hal- hal yang terkait jadi pelanggaran pemilu.
” Kita sudah lakukan himbauan untuk ASN dan aparat untuk tidak terlibat politik praktis, mari semua untuk kita terlibat dalam pengawasan, laporkan jika memang ada pihak atau apapun yang jadi pelanggaran pemilu, pengawas kita sudah ada di semua tingkatan, semua laporan akan kita tindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan di Bawaslu, ” tegas Theofilus.
( * / fred )
