MEDIANTANEWS
MAMASA , – Kepergian Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga (JSM), meninggalkan kekosongan besar dalam lanskap politik dan jalannya pemerintahan di Bumi Malaqbi. Sosok Almarhum bukan hanya pamong senior dan tokoh militer, tetapi juga ‘ Paku Bumi’ yang selama ini menjaga harmoni.
Di tengah masa transisi ini, Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan partai koalisi pengusung dihadapkan pada tugas berat konstitusional: mencari sosok pendamping yang tak hanya mampu mengisi kursi kosong, tetapi juga menjamin stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Meski pusaran opini publik secara emosional mengarah pada figur dari Polewali Mandar (Polman)—sebagai lumbung suara dan daerah asal almarhum—sebuah analisis tajam justru membongkar perspektif baru. Direktur PT. Ujungpandang Research Senter, Al Gazali, menyodorkan tesis rasional bahwa Tokoh dari Kabupaten Mamasa adalah opsi paling strategis, aman, dan memiliki legitimasi sejarah yang kuat.
Al Gazali mengajak publik untuk melepaskan diri dari amnesia sejarah. Ia menegaskan bahwa memberikan amanah kepada putra Mamasa bukanlah sebuah eksperimen politik.
“Jika kita membuka kembali lembaran sejarah masa transisi pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, tonggak kepemimpinan perdana di tanah ini pernah dikawal oleh putra terbaik berdarah Mamasa. Kapasitas kepemimpinan dan integritas birokrasi mereka sudah teruji sejak batu pertama provinsi ini diletakkan,” ungkap Al Gazali.
Menurutnya, memilih tokoh Mamasa hari ini adalah sebuah restitusi sejarah—langkah negarawan dari SDK untuk mengembalikan marwah kepemimpinan kepada salah satu pilar pendiri provinsi.
Dari kacamata High Security Politics, Al Gazali menilai bahwa memaksakan pengganti dari Polman dalam situasi saat ini menyimpan risiko besar bagi stabilitas kerja Gubernur.
” Pasca-JSM, Polman ibarat hutan belantara politik dengan banyak faksi dan sentrum-sentrum kekuasaan yang saling berkontestasi. Memilih satu nama dari sana berisiko melukai faksi lain dan memelihara konflik internal,” paparnya.
Lebih jauh, tokoh Polman dengan logistik dan basis massa besar memiliki kecenderungan alami untuk menjadi ‘ Matahari Kembar ‘ . Hal ini berpotensi memunculkan rivalitas di sisa masa jabatan menjelang Pilkada 2029, di mana SDK sejatinya hanya membutuhkan sosok pendamping yang fokus bekerja, bukan bermanuver merebut tahta.
Di sinilah letak keunggulan taktis Kabupaten Mamasa. Al Gazali menyoroti karakter sosiologis masyarakat Mamasa yang memiliki tingkat soliditas komando yang luar biasa.
” Kultur masyarakat dan tokoh Mamasa itu memegang teguh etika dan janji. Jika mereka berkomitmen mendampingi SDK, mereka akan bertindak sebagai ‘Benteng’ pelindung, bukan ancaman. Loyalitas mutlak inilah yang menjadi aset termahal bagi SDK untuk memastikan roda pemerintahan berjalan tenang dan tanpa gangguan,” tegasnya.
Secara hitungan politik, mengamankan Mamasa berarti mengunci ‘saham utuh ‘ suara yang solid dan tak tergoyahkan, alih-alih mengejar ceruk suara besar di tempat lain yang justru terpecah belah.
Analisis ini juga meruntuhkan mitos jatah wilayah . Secara hukum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tidak pernah mengatur bahwa pengganti wakil kepala daerah harus berasal dari etnis atau wilayah yang sama. Hak mutlak ada pada kesepakatan partai pengusung.
“Bayangkan pesannya jika SDK yang merepresentasikan pesisir bersanding dengan tokoh Mamasa dari pegunungan. Ini adalah miniatur harmoni kebhinekaan Sulawesi Barat yang sempurna. SDK akan dicatat dengan tinta emas sebagai Bapak Pemersatu yang merangkul keberagaman, tanpa mengabaikan pembangunan yang berkeadilan di wilayah lain seperti Polman,” tutup Al Gazali.
Di tengah dinamika yang terus bergerak, keberanian SDK untuk mengambil langkah rasional dan historis ini akan menjadi ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Akankah sejarah emas kembali terukir dengan hadirnya putra Mamasa mendampingi sang Gubernur? Publik Sulbar menanti keputusan bijak tersebut.
( Rls / fred )
