MEDIANTANEWS
MAKALE, – Rapat pansus LKPJ bupati dengan dinas kesehatan bersama kepala Puskesmas telorkan kesepakatan. Masalah yang melilit pelayananan puskesmas segera akan diatasi, khususnya penggunaan anggaran dan peningkatan kinerja penting lainnya. Pansus menaruh perhatian untuk bidang kesehatan dalam menilai LKPJ bupati tahun 2023 . Seluruh Puskesmas yang ada di Tana Toraja diusulkan ditingkatkan statusnya.
Rapat yang digelar , Kamis 25 April 2024 itu menyepakati sejumlah rekomendasi . Salah satunya adalah menjadikan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD). BLUD membuat puskesmas aman dan mandiri, khususnya pengelolaan anggaran, puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kwalitasnya makin kuat.
Dari 22 Puskemas yang ada ternyara mengalami kebuntuan dalam memaksimalkan pelayanan . Selain rumitnya aturan penggunaan anggaran, minimnya SDM hingga dukungan infrastruktur, BLUD disepakati jadi tawaran jitu mengatasi masalah yang ada. Bisa dibayangkan DAK untuk biaya operasional kesehatan hingga April ini belum juga disalurkan pemerintah pusat, belum lagi juknisnya, setidaknya kendala semacam ini bisa diatasi, karena puskemas lebih lapang dalam melakukan operasionalnya sekalugys mengatasi kesehatan masyarakat.
Opsi tersebut diharapkan untuk segera mendapat perhatian pemerintah daerah agar BLUD puskesmas setidaknya bisa direalisasikan tahun depan mengingat tugas fungsi puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat dalam peningkatan mutu hidup sehat dan pelayanan menyeluruh di wilayahnya.
” BLUD jadi opsi untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas, pansus akan menjadi rekomendaasi penting untuk bisa diwujudkan , memang tentu persoalan SDM dan sarana tetap jadi perhatian, ” ungkap Welem Sambolangi ketua DPRD yang turut hadir mendampingi pansus dalam rapat tersebut.
Biaya operasional kesehatan 2023 jadi tersendat dalam penggunaan bahkan sebagian tak terpakai lantaran lemahnya SDM serta tuntutan juknis yang rumit. 21 milyar anggaran DAK menyisahkan 3 milyar tak terpakai karena minimnya dukungan SDM dan sarana prasarana lainnya.
Realisasi anggaran di masing- masing puskesmas bervariasi, ada yang hanya 60 persen tetapi juga yang bisa mencapai 80 persen dalam penggunaanya. Alokasi anggaran yang langsung disalurkan ke rekening puskesmas juga beragam, masing- masing menerima 400 juta hingga 1 milyar tergantung luasnya wilayah dan ketentuan lainnya.
” Kita juga tetap merekomendasikan hal penting lainnya seperti perhatian untuk pengadaan dokter bagus puskemas yang membutuhkan, peningkatan SDM khusysnya pengelolaa anggaran , ” ungkap Kendek Rante ketua Pansus LKPJ.
Para kepala puskesmas juga mengadukan perhatian terhadap tenaga kesehatan untuk mendapat kesejahteraan dan bagi yang masih menjadi tenaga sukarela dengan pengabdian yang sudah cukup lama untuk diprioritaskan dalam pengadaan ASN atau PPPK kedepan.
Sebelumnya pansus LKPJ bupati 2023 berkunjung ke kabupaten Gowa guna mendapatkan beberapa gambaran dan pengetahuan terhadap pembahasan materi lapiran tersebut.
( * / fred )
