MEDIANTANEWS: EDITORIAL
SOROT REDAKS; Peta politik Sulawesi Selatan kembali menyuguhkan tontonan yang memikat sekaligus memicu kerutan di dahi.
Isu rayuan politik agar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyeberang ke Partai Demokrat kian santer bergulir.
Spekulasi pun merebak liar di ruang publik, menyebut momentum ini sebagai isyarat awal terjadinya ‘barter politik’ tingkat tinggi pasca-terpilihnya Ilham Arief Sirajuddin (IAS) secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.
Di atas papan catur kekuasaan, sebuah skenario besar tampaknya sedang dimainkan oleh dua tokoh berpengaruh ini.
Dalam perspektif bahasa kekuasaan, gejala yang sedang dipertontonkan di hadapan publik hari ini adalah potret telanjang dari pragmatisme transaksional.
Pergeseran linimasa ini menegaskan bahwa ideologi partai di tingkat lokal kian cair, bahkan sekunder. Partai politik tidak lagi dipandang sebagai sakralitas perjuangan gagasan, melainkan sekadar instrumen rasional untuk mengamankan kendaraan menuju panggung kekuasaan.
Ketika personalisasi figur jauh lebih kuat ketimbang kelembagaan partai, maka skenario bertukar baju politik menjadi hal yang lumrah demi sebuah simbiosis mutualisme elit.
Dampaknya terhadap konstelasi politik di Sulawesi Selatan jelas tidak bisa diremehkan. Jika skenario ‘barter’ ini benar-benar terwujud, kita akan menyaksikan rebalancing atau penataan ulang kekuatan antara Golkar dan Demokrat di Sulsel.
Kompetisi elektoral yang awalnya bersifat personal kini akan bergeser menjadi persaingan antar-bendera, namun dikendalikan oleh lingkaran elit yang sejatinya memiliki ikatan historis yang erat.
Fenomena ini berpotensi melahirkan blok politik baru yang sangat dominan, di mana episentrum suara di Kota Makassar akan menjadi medan pembagian pengaruh yang sangat dinamis.
Lantas, bagaimana nasib jalannya roda pemerintahan di Balai Kota Makassar? Publik tentu menyoroti relasi kerja antara Munafri selaku Wali Kota dengan Aliyah Mustika Ilham, Wakil Wali Kota yang tak lain adalah istri dari IAS.
Kita layak melihat situasi ini sebagai fenomena ‘dua kaki politik yang saling mengunci’. Secara profesional, harmonisasi pemerintahan kota diprediksi akan tetap solid karena skenario ini tampaknya merupakan bagian dari kompromi elit yang terukur.
Keberadaan Aliyah di kursi Wakil Wali Kota justru menjadi jembatan komunikasi yang sangat efektif untuk meredam potensi gesekan. Kendati demikian, tantangan nyata akan muncul dalam urusan pembagian kekuasaan kebijakan di masa depan.
Kedewasaan politik kedua pemimpin di Balai Kota ini akan diuji untuk memastikan agar dinamika saling silang partai di tingkat atas tidak mengorbankan kepentingan pelayanan publik di tingkat bawah.
Pada akhirnya, riuh rendah wacana barter politik ini kembali mengingatkan kita: dalam politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang sama.
Dan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kita hanya bisa berharap agar dinamika elit ini tidak sekadar menjadi ajang bagi-bagi sekoci kekuasaan, melainkan mampu berlabuh pada komitmen kesejahteraan rakyat yang nyata.
( * / fred )
