MEDIANTANEWS
JAKARTA , – Rencana implementasi program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto menuntut kesiapan matang dari pemerintah daerah.
Kebijakan strategis yang ditargetkan bergulir mulai tahun depan ini diharapkan tidak sekadar membebaskan biaya, tetapi juga dibarengi dengan jaminan mutu pembelajaran di tingkat daerah.
Saat ini, pemerintah pusat tengah mematangkan regulasi dengan rencana jangkauan menyeluruh dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
Kebijakan ini dirancang mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) negeri dan madrasah, hingga pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Merespons gerak cepat pusat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Drs Benyamin Patondok MM melayangkan gagasan besar mengenai pentingnya standardisasi mutu di tingkat lokal.
Menurutnya, pembebasan biaya hanyalah langkah awal dari sebuah transformasi besar; esensi utama pendidikan tetap terletak pada bobot kualitas yang diterima siswa di dalam ruang kelas.
“Program atau kebijakan ini luar biasa, gratis bukan berarti asal dilaksanakan saja. Jaminan mutu dan kualitas itu penting pasti, perangkat regulasi serta penggunaan anggaran harus tepat,” ujar Benyamin saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
Dalam kacamata gagasan Benyamin, keberhasilan perluasan akses sekolah cuma-cuma ini akan bertumpu pada kesiapan daerah dalam mengelola detail-detail teknis, mulai dari transparansi anggaran hingga keselarasan kurikulum.
Ia menekankan bahwa intervensi fisik dan finansial tidak akan bermakna tanpa diikuti oleh pembenahan kapasitas manusia selaku motor penggerak pendidikan.
“Tentu yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas guru. Sarana dan prasarana, alat peraga penunjang proses belajar mengajar ini harus disiapkan,“ kata pria yang akrab disapa Bento ini, menguraikan visi pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Sambil menunggu kepastian dan petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat, Bento mendorong lahirnya kepemimpinan daerah yang proaktif dan visioner.
Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjadi pelaksana administratif, melainkan benteng utama yang memastikan sarana penunjang dan hak-hak guru terpenuhi demi mewujudkan lompatan besar bagi generasi mendatang.
“Ia berharap pemerintah daerah dan jajaran terkait untuk mempersiapkan kebutuhan penunjang untuk menyukseskan program yang akan menelurkan SDM unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang,” pungkas Bento.
( * / fred )
