MEDIANTANEWS.COM
JAYAPURA, — Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Provinsi Papua resmi membentuk unit kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tongkonan sebagai salah satu program prioritas kepengurusan periode saat ini.
Kehadiran lembaga advokasi yang berkantor di areal Tongkonan, Jln. Jeruk Nipis Kotaraja kawasan Abepura, Jayapura, Papua tersebut ditujukan untuk memberikan layanan pendampingan hukum yang inklusif bagi masyarakat, khususnya warga diaspora Toraja di Tanah Papua.
Pembentukan lembaga yang sejak lama dinantikan oleh masyarakat perantau ini dinakhodai langsung oleh Yonas Randan Buak, SH., MH., selaku Direktur LBH Tongkonan.
Ketua Umum IKT Papua, Zet Saalino, menjelaskan bahwa pendirian unit kerja strategis ini merupakan realisasi dari rekomendasi Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus penjabaran konkret visi dan misi kepengurusan sekarang.
Lembaga pula menjadi harapan atas masukan agar IKT Papua punya pendampingan hukum bagi warga Toraja yang banyak berhadapan dengan persoalan hukum di Papua.
“Puji Tuhan ini sudah terbentuk. Sifatnya inklusif bagi siapa saja yang membutuhkan pelayanan pendampingan. Ini merupakan penjabaran dari visi misi kami yang kemudian dijadikan program prioritas. Kita berharap ini menjadi wadah pelayanan, khususnya bagi warga Toraja di Papua yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum dan membutuhkan konsultan maupun penasihat hukum,” jelas Zet Saalino, Selasa (17/11/2026).
Dalam operasionalnya, tim advokat yang tergabung di dalam LBH Tongkonan telah menyiapkan layanan konsultasi serta pendampingan hukum secara komprehensif.
Cakupan layanan tersebut meliputi penanganan perkara hukum pidana, sengketa perdata, hingga pendampingan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain berfokus pada pembelaan hak-hak hukum warga, LBH Tongkonan juga dirancang sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Lembaga ini membuka pintu seluas-luasnya bagi mahasiswa maupun lulusan sarjana hukum, khususnya generasi muda Toraja di Papua, untuk menjalani masa magang dan praktik lapangan sebelum terjun secara profesional sebagai pengacara maupun konsultan hukum.
Langkah strategis IKT Papua ini diharapkan dapat menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan hukum, serta memperkuat solidaritas sosial bagi seluruh masyarakat Toraja yang mengabdi dan berkarya di Provinsi Papua.
( Rls / Fred )













