MEDIANTANEWS
MAKALE — Kebocoran retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Tana Toraja terindikasi berlangsung masif hingga berpotensi merugikan daerah miliaran rupiah.
Lemahnya pengawasan dari pemerintah kecamatan dinilai menjadi biang kerok utama menguapnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tana Toraja bersama seluruh camat di Makale, Selasa (1/9/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja Kendekrante tersebut berlangsung alot karena para pejabat yang hadir terkesan saling lempar tanggung jawab.
Kebocoran retribusi ini cukup signifikan. Dari sektor RPH, Tana Toraja sejatinya mencatat potensi PAD hingga Rp3 miliar–Rp4 miliar per tahun. Berdasarkan aturan, tarif retribusi RPH ditetapkan sebesar Rp250.000 untuk satu ekor kerbau dan Rp150.000 untuk seekor babi.
Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu, menyoroti ketidaksesuaian data pemotongan hewan pada pesta adat Rambu Solo’ di lapangan dengan laporan resmi yang diterima pemerintah.
“Di Mengkendek, ada kegiatan pemotongan 24 ekor kerbau bulan lalu, tetapi dilaporkan nol. Belum lagi di kecamatan lain. Meskipun ini baru laporan sementara, jika tidak diawasi dengan baik, kebocoran jelas terjadi,” tegas Evivana.
Camat Mengkendek yang baru menjabat beberapa pekan, Alfian Andilolo, membenarkan temuan tersebut. Ia mengaku telah mendengar indikasi itu dan berjanji akan segera mengklarifikasi serta membenahi data di wilayahnya.
Selain pengawasan yang lemah, rapat juga menyoroti pola pemungutan di lapangan yang tumpang-tindih. Retribusi pemotongan babi selama ini ditangani oleh pemerintah lembang (desa), sedangkan retribusi kerbau dikelola oleh pemerintah kecamatan.
Kondisi tersebut dinilai memicu celah kebocoran di hampir seluruh kecamatan. Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)—organisasi perangkat daerah baru hasil pemisahan dari DPKAD—agar segera dioperasikan secara penuh.
DPRD Tana Toraja juga merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Masero untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Pengawasan dan penggalian potensi PAD sangat dibutuhkan. Kami berharap Bapenda baru ini bisa menjadi solusi konkret,” kata Ketua DPRD Kendekrante legislator fraksi Golkar.
( * / fred )
