MEDIANTANEWS.COM
MAKALE — Polemik musibah keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, terus menyita perhatian publik. Data terakhir korban sudah sebanyak 170 lebih orang.
Guna menangani dampak serta mencegah kejadian berulang, Bupati Tana Toraja beserta jajarannya didesak untuk segera menggelar rapat kerja bersama DPRD guna membentuk tim terpadu gabungan yang akan turun langsung menyisir dan mengevaluasi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.
Langkah kolektif ini dinilai sangat mendesak mengingat kasus yang disebut sebagai salah satu keracunan massal terbesar di Sulawesi Selatan ini telah memicu trauma dan kecemasan mendalam. Rasa takut kini tidak hanya dialami oleh para siswa korban dan orang tua mereka, tetapi juga merambah ke sekolah-sekolah lain penerima sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, terdapat 12 dapur MBG di Tana Toraja yang telah beroperasi untuk melayani sekitar 30.000 siswa penerima manfaat. Namun, pasca-kejadian tersebut, kecemasan membayangi para siswa dan orang tua untuk mengonsumsi makanan yang disediakan.
Anggota DPRD Tana Toraja dari Fraksi Nasdem, Yusuf Pangaroan, meminta pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera mengambil sikap tegas, terukur, dan responsif melalui kerja sama lintas sektor.
“Saya kira ini masalah serius yang betul-betul harus diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dampaknya sangat luar biasa. Selain memicu trauma, kejadian ini berpotensi menjadi polemik berkepanjangan yang dapat menggagalkan manfaat program MBG di Tana Toraja,” tegas Yusuf saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
Yusuf menekankan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah dengan alokasi anggaran besar demi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penanganan secara kolektif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Ia mendesak agar Bupati Tana Toraja beserta pimpinan dewan segera mengagendakan pertemuan bersama. Selain itu, pembentukan tim terpadu gabungan yang melibatkan legislatif, eksekutif, serta instansi teknis sangat penting untuk melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi menyeluruh ke lapangan.
“Harus ada tim terpadu yang turun ke seluruh SPPG untuk memastikan kepastian proses, SOP, dan syarat kelayakan pengelolaannya. Hasil kunjungan lapangan nantinya harus melahirkan rekomendasi resmi sebagai langkah antisipasi. Jika tidak ada tindakan tegas dan sinergi bersama, polemik ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Dalam hal ini, Yusuf meminta agar koordinasi tersebut melibatkan seluruh perangkat Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas SPPG, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu sesegera mungkin.
Kasus keracunan massal yang terjadi pada Jumat (4/9/2026) lalu saat ini masih dalam penanganan Kepolisian Resor (Polres) Tana Toraja. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pengujian laboratorium dari Makassar. Sementara itu, unit SPPG yang diduga menjadi sumber makanan penyebab keracunan telah dijatuhi sanksi penghentian sementara (suspend) selama 30 hari ke depan.
(rsd/fred)
