MEDIANTANEWS
JAKARTA — Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa lebih dari 170 siswa dan guru penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja menarik perhatian nasional. Kejadian luar biasa itu kini mendapat perhatian dan sorotan dari pejabat pusat di Jakarta.
Meski seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis dan diperbolehkan pulang, peristiwa ini menyisakan trauma mendalam sekaligus memicu polemik luas di tengah masyarakat.
Sejumlah rekomendasi memang telah disepakati usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta perwakilan orang tua dan guru. Namun, berbagai pihak menilai penanganan ini harus menjadi pintu masuk untuk membenahi karut-marut tata kelola dapur MBG secara menyeluruh.
Salah satu persoalan krusial yang menyorot perhatian adalah ketidakjelasan alur koordinasi dan struktur pengawasan. Sistem tata kelola internal BGN hingga ke tingkat SPPG dinilai serba kaku dan tertutup. Model pengawasan yang cenderung bersifat internal ini justru berkesan “mengawasi diri sendiri”, tanpa melibatkan fungsi kontrol independen yang memadai.
Kondisi tersebut makin diperparah oleh tidak jelasnya peran Satgas SPPG di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), maupun DPRD Tana Toraja dalam struktur operasional harian.
Kedudukan Dapur SPPG di Tana Toraja yang justru berada di bawah kendali koordinasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, juga menuai kritik tajam. Jarak geografis yang melangkahi batas provinsi ini dinilai memangkas efektivitas pengawasan mutu, higienitas, dan kompetensi tenaga ahli gizi di lapangan.
“Di sinilah Pemkab dan DPRD harus mengambil peran untuk membongkar akar masalahnya. Mau karena kelalaian atau faktor lain, korban ratusan siswa ini tidak bisa dianggap sepele. Salah satu yang harus diusut: ada apa SPPG Tana Toraja justru di bawah kendali Kendari? Pengawasannya jelas tidak efektif. Padahal ada Pemprov Sulsel, ini patut dipertanyakan,” tegas Sekretaris Jenderal Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Drs. Benyamin Patondok, M.M., Minggu (6/9/2026).
Benyamin menegaskan, PIKI akan membawa persoalan rentang kendali dan tata kelola ini langsung ke BGN pusat serta kementerian atau lembaga terkait.
Guna memulihkan kepercayaan publik dan menstabilkan kondisi psikologis penerima manfaat, Benyamin mendesak Pemkab dan DPRD Tana Toraja segera membentuk tim terpadu untuk mengecek seluruh Dapur SPPG di wilayah tersebut.
“Ini program pemerintah yang harus berhasil dan wajib kita dukung karena anggarannya luar biasa. Namun, pastikan seluruh Dapur SPPG layak dan memenuhi syarat. Jika ada yang tidak memenuhi standar atau bekerja di luar SOP, hentikan operasinya dan laporkan ke pihak berwajib,” ujar pria yang akrab disapa Beny ini.
Ia menambahkan, pengawasan melekat secara rutin dari Pemkab dan DPRD adalah hal mutlak. Hasil temuan lapangan dari tim terpadu kelak bisa menjadi dasar rekomendasi yang kuat untuk pembenahan sistemik.
Sebelumnya, insiden keracunan massa ini terjadi pada Kamis (4/9/2026) dan menimpa para pelajar di dua SMP di Tana Toraja. Makanan diduga kuat berasal dari salah satu Dapur SPPG di Batupapan, Makale. Kasus ini kini dalam tahap penyidikan oleh Polres Tana Toraja, sementara operasional SPPG yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pembekuan (suspend) selama 30 hari.
(rls/fred)
